• Jelajahi

    Copyright © Media Online
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Masyarakat Mulai Bersuara, Dugaan 'Permainan' Mutasi Jabatan di Era Bupati Syukur Jadi Sorotan

    JambarPost
    7/01/2026, 19:12 WIB Last Updated 2026-07-01T12:12:02Z

    Jambarpost.com, Merangin- Desas-desus mengenai proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati Syukur kian hangat diperbincangkan. Belakangan, mencuat nama sejumlah oknum yang diduga kuat menjadi aktor di balik layar dalam urusan lobi-lobi jabatan tersebut.


    ​Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber-sumber tepercaya dan pengakuan dari beberapa pihak, nama 'ML' dan 'JY' santer disebut-sebut sebagai pihak yang aktif melakukan lobi maupun dilobi untuk memuluskan pergeseran posisi pejabat. Sementara itu, khusus untuk klaster tenaga pendidik atau guru, disinyalir ada keterlibatan oknum internal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

    ​"Sejak Pak Bupati Syukur ini, sepertinya yang melobi dan dilobi adalah ML dan JY, Pak. Sudah banyak yang mengaku. Tapi kalau khusus guru, kemungkinan ada permainan orang Dikbud," ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

    ​Praktik semacam ini dinilai bukan lagi menjadi rahasia umum. Jika dugaan ini nantinya terbukti secara hukum, banyak pihak menilai hal tersebut bisa menjadi momentum penting sekaligus tamparan keras bagi para oknum yang kerap memanfaatkan momentum mutasi untuk meraup keuntungan pribadi.


    ​Warga dan pengamat birokrasi berharap agar kondisi ini mendapat perhatian serius. Pasalnya, fenomena lobi jabatan disinyalir tidak hanya terjadi di satu instansi saja, melainkan sudah menjalar ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemkab Merangin.


    ​"Kalau terbukti, di satu sisi ini bisa jadi pelajaran berharga bagi para oknum. Karena selama ini, itulah yang kerap terjadi dalam proses mutasi dan rotasi jabatan. Bukan di Dikbud saja, tapi di OPD lain juga diduga kuat terjadi hal yang sama," tambah sumber tersebut.


    ​Masyarakat kini berharap ada transparansi dan ketegasan dari pihak berwenang agar penataan birokrasi di era Bupati Syukur benar-benar berdasarkan kompetensi (merit system), bukan berdasarkan kedekatan atau kekuatan lobi di ruang gelap. Hingga berita ini diturunkan, media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. (Didi)

    Komentar

    Tampilkan