Jambarpost.com, Tebo – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tebo, Karno, A.Md., yang akrab disapa Bung Karno (BK), menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Tebo dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).
Catatan tersebut disampaikan saat membacakan pandangan akhir Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 serta dua Ranperda lainnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama Gerindra adalah lemahnya pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar yang berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Perhatian khusus diberikan pada ruas jalan Pal 12–Blok E hingga Jalan 21 yang pembangunannya menggunakan dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Fraksi Gerindra meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo mengambil langkah tegas dengan menetapkan kelas jalan, menentukan batas maksimal tonase kendaraan, serta meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan.
"Jangan sampai pemerintah bersusah payah membangun jalan dengan anggaran yang besar, tetapi tidak tegas dalam mengatur kendaraan yang melintasinya," tegas Fraksi Gerindra dalam pandangan akhirnya.
Selain persoalan infrastruktur, Bung Karno juga menyuarakan keresahan masyarakat Kecamatan Serai Serumpun akibat konflik dengan satwa liar, khususnya serangan gajah yang mengancam keselamatan warga serta aktivitas perkebunan masyarakat.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya memberikan perhatian, tetapi juga menghadirkan langkah konkret melalui pemantauan pergerakan satwa, pembangunan sistem peringatan dini, pengamanan kawasan permukiman, serta upaya mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar.
Dalam pembahasan APBD 2027, Fraksi Gerindra turut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan penerangan jalan umum (PJU).
Pemerintah Kabupaten Tebo juga didorong agar lebih proaktif memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sehingga kebutuhan pembangunan daerah dapat terpenuhi secara bertahap dan merata.
Sementara itu, terhadap Ranperda tentang Pemenuhan Hak Lanjut Usia dan Ranperda tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, Fraksi Gerindra berharap kedua regulasi tersebut tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas.
Menurut Gerindra, kedua Ranperda itu harus diwujudkan melalui program nyata, peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, serta perlindungan dan pemenuhan hak kelompok masyarakat rentan.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tebo atas capaian penghargaan Terbaik II kategori penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diraih pada 11 November 2026.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis terhadap berbagai persoalan daerah, Fraksi Gerindra pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui ketiga Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.
Persetujuan tersebut disertai harapan agar seluruh kebijakan yang ditetapkan nantinya benar-benar dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Melalui pandangan akhir tersebut, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Tebo tidak hanya harus berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi juga harus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (Ade)
