Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, SH, didampingi unsur pimpinan DPRD. Kegiatan turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Tebo, Forkopimda, para kepala OPD, camat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Khalis Mustiko menyampaikan bahwa Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian proses penyusunan dan pembahasan APBN Tahun Anggaran 2027.
“Melalui penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN oleh Presiden, kita memperoleh gambaran mengenai kondisi perekonomian nasional, kebijakan fiskal pemerintah, prioritas pembangunan serta arah pengelolaan keuangan negara pada tahun yang akan datang,” ujar Khalis.
Menurut Khalis, melalui APBN, negara memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan dasar, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
Karena itu, ia menegaskan bahwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks sekaligus menangkap peluang yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Setelah penyampaian sambutan Ketua DPRD, seluruh peserta Rapat Paripurna bersama-sama mengikuti siaran langsung dari Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Agenda tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD Kabupaten Tebo untuk mengikuti secara langsung arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional yang nantinya menjadi salah satu pijakan dalam melihat keterkaitan kebijakan pemerintah pusat dengan kepentingan pembangunan di daerah.
Khalis berharap, arah kebijakan APBN 2027 nantinya dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap kebijakan APBN Tahun Anggaran 2027 benar-benar mampu memperkuat pembangunan di daerah, menjaga kesinambungan fiskal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Semoga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (DidiJP)
