Jambarpost.com, TEBO – Di tengah tekanan fiskal akibat menurunnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Tebo memastikan roda pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan Bupati Tebo Agus Rubiyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Tebo, Jumat (4/9/2026).
Rapat paripurna digelar dengan agenda penyampaian pandangan atau pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Tebo Agus Rubiyanto, Wakil Bupati Nazar Efendi, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimcam serta sejumlah tamu undangan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Agus Rubiyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam menyusun program pembangunan tahun 2026. Penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya membuat Pemkab Tebo harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rencana pembangunan.
“Penurunan anggaran dari pemerintah pusat tentu memberikan dampak terhadap perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, sejumlah program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” demikian inti penyampaian Bupati.
Meski ruang fiskal terbatas, Pemkab Tebo memastikan sejumlah proyek strategis tetap menjadi perhatian. Salah satunya pembangunan
Sekolah Rakyat yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp700 miliar dengan daya tampung mencapai 2.000 siswa.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dengan nilai anggaran sekitar Rp300 miliar.
Tak hanya sektor pendidikan, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tebo juga masih terlihat melalui persetujuan dua program Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembangunan jalan.
Dua ruas jalan tersebut yakni Jalan Padang Lamo dan ruas Pal 12–Blok E. Pembangunan kedua akses tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan dampak terhadap kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Bupati juga menyoroti persoalan kendaraan perusahaan yang menggunakan jalan umum, khususnya kendaraan pengangkut CPO. Pemkab Tebo akan memperkuat pengawasan terhadap tonase kendaraan agar tidak melebihi kapasitas yang diperbolehkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga umur dan kualitas jalan daerah. Sebab, kendaraan dengan muatan berlebih berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah daerah mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemungkinan terjadinya kekeringan. Pemerintah desa diminta proaktif melaporkan apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Jika ada desa yang membutuhkan bantuan air bersih, segera sampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti,” pesan Bupati.
Tidak hanya persoalan air bersih, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pemkab Tebo meminta seluruh pihak turut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terlebih saat kondisi cuaca kering.
Masyarakat yang menemukan adanya titik api atau indikasi karhutla juga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin.
Melalui pembahasan Ranperda APBD 2026 tersebut, Pemkab Tebo berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Sinergi antara eksekutif, legislatif, pemerintah desa dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar pembangunan tetap bergerak, meskipun daerah menghadapi keterbatasan fiskal dan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.(DidiJP)
