Jambarpost.com, Bungo – Pengembalian dana sebesar Rp3,7 miliar ke kas daerah terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo belum serta-merta menutup persoalan.
Pasalnya, di balik pengembalian uang tersebut masih terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan secara terbuka, terutama menyangkut bagaimana kelebihan pembayaran perjalanan dinas itu bisa terjadi.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pengelolaan perjalanan dinas pada dua sekretariat di lingkungan Pemkab Bungo.
Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan kelebihan pembayaran akibat perbedaan lama perjalanan, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai, serta kegiatan perjalanan yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Atas kondisi tersebut, BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran dikembalikan ke kas daerah.
Rekomendasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengembalian dana. Sejumlah anggota DPRD Bungo disebut telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, dengan total dana yang dikembalikan mencapai sekitar Rp3,7 miliar kepada Bendahara Umum Daerah.
Namun, pengembalian uang seharusnya tidak menjadi titik akhir dari persoalan.
Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kelebihan pembayaran tersebut dan bagaimana proses administrasi hingga pencairan anggaran perjalanan dinas dilakukan.
Apakah setiap dokumen telah melalui proses verifikasi secara menyeluruh sebelum anggaran dicairkan? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap perjalanan dinas tersebut? Dan apakah seluruh persoalan yang ditemukan BPK hanya berkaitan dengan administrasi atau masih terdapat hal lain yang perlu ditelusuri?
PJ Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo, Wahyu Sarjono, membenarkan adanya temuan BPK mengenai kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada dua sekretariat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar informasi yang berkembang di tengah masyarakat, tetapi telah tercatat dalam hasil pemeriksaan lembaga negara.
Meski demikian, publik tentu membutuhkan penjelasan yang lebih komprehensif. Mulai dari rincian temuan, pihak yang menerima kelebihan pembayaran, proses pengembalian dana, hingga tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan pengajuan, pemeriksaan dan pencairan anggaran.
Sebab, pengembalian kerugian atau kelebihan pembayaran tidak otomatis menghapus kebutuhan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran lain dalam proses tersebut.
Jika persoalannya murni administratif, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab dan langkah perbaikannya.
Namun, apabila dalam proses pemeriksaan lebih lanjut ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka Aparat Penegak Hukum (APH) patut melakukan penelusuran berdasarkan dokumen, bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Publik tidak hanya berkepentingan mengetahui bahwa uang Rp3,7 miliar telah kembali ke kas daerah.
Lebih dari itu, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai bagaimana kelebihan pembayaran tersebut bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab dalam proses administrasinya, serta apakah terdapat konsekuensi hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Pengembalian uang merupakan bentuk tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Namun, transparansi dan pertanggungjawaban tetap menjadi bagian penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Jangan sampai persoalan berhenti setelah uang dikembalikan, sementara penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas munculnya temuan tersebut tidak pernah dijelaskan secara terang kepada publik.(Tim)
