Jambarpost.com, SAROLANGUN, JAMBI — Aktivis Jambi, Fauzan Hasby, melontarkan kritik keras terhadap Bupati Sarolangun terkait dua persoalan yang kini menjadi sorotan publik: transparansi bantuan Rp10 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla serta pelaksanaan kegiatan domino di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kebakaran, api, dan kabut asap.
Fauzan menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar digelarnya sebuah acara hiburan, melainkan soal kepekaan kepemimpinan, keterbukaan penggunaan anggaran, dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari ancaman karhutla.
“Saya mempertanyakan secara terbuka, bagaimana kejelasan bantuan Rp10 miliar dari pemerintah pusat itu? Berapa yang sudah direalisasikan, untuk kegiatan apa saja, siapa pelaksananya, dan apa hasil nyatanya bagi masyarakat? Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan!” tegas Fauzan.
BANTUAN RP10 MILIAR JANGAN BERHENTI DI ATAS KERTAS
Menurut Fauzan, apabila bantuan Rp10 miliar tersebut memang telah dialokasikan untuk penanganan karhutla di Sarolangun, pemerintah daerah wajib menjelaskan dasar alokasi, mekanisme penyaluran, rincian penggunaan, serta capaian programnya kepada masyarakat.
Ia meminta agar informasi mengenai bantuan tersebut dibuka secara jelas, termasuk apakah dana telah diterima, masuk melalui mekanisme anggaran yang mana, digunakan oleh instansi apa, dan berapa besar manfaat yang sudah dirasakan warga.
“Jangan biarkan masyarakat hanya mendengar angka miliaran rupiah tanpa mengetahui ke mana arah penggunaannya. Uang negara wajib dipertanggungjawabkan. Jika memang dana Rp10 miliar itu sudah diterima untuk penanganan karhutla, buka rinciannya kepada publik. Jika belum, jelaskan status dan mekanismenya. Ini bukan tuduhan penyelewengan, melainkan tuntutan transparansi,” ujar Fauzan.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul spekulasi, kecurigaan, maupun pertanyaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
API DAN ASAP MENJADI KEKHAWATIRAN, ACARA DOMINO JUSTRU MENJADI SOROTAN
Fauzan juga mempertanyakan sensitivitas pemerintah daerah ketika kegiatan domino menjadi perhatian publik di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap karhutla dan dampak asap.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah benar-benar memprioritaskan keselamatan warga, kesiapan pemadam kebakaran, pencegahan titik api, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap.
“Ketika warga mencemaskan api dan asap, pemerintah seharusnya memastikan bahwa seluruh langkah penanganan berjalan maksimal. Jangan sampai masyarakat melihat kegiatan domino berlangsung meriah, sementara mereka justru bertanya-tanya bagaimana keseriusan pemerintah menangani karhutla dan ke mana bantuan miliaran rupiah itu digunakan.”
Fauzan tidak menyatakan bahwa kegiatan domino otomatis melanggar aturan. Namun, ia menilai momentum dan prioritas kegiatan pemerintah patut dipertanyakan secara terbuka ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan lingkungan yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan.
Baginya, persoalan ini menyangkut etika kepemimpinan dan kemampuan kepala daerah membaca situasi rakyatnya.
FAUZAN: JANGAN SAMPAI ANGGARAN BESAR, TETAPI PUBLIK KEHILANGAN KEPERCAYAAN
Fauzan menegaskan bahwa besarnya bantuan pemerintah pusat harus diikuti dengan keterbukaan informasi dan hasil yang bisa diukur. Masyarakat perlu mengetahui apakah upaya pencegahan dan penanganan karhutla telah berjalan efektif, bukan hanya mendengar laporan administratif.
Ia mendesak Bupati Sarolangun beserta organisasi perangkat daerah terkait untuk menjelaskan secara terbuka:
1. Status bantuan Rp10 miliar: apakah sudah diterima, dialokasikan, atau masih dalam proses.
2. Rincian penggunaan anggaran: peruntukan, realisasi, pelaksana kegiatan, dan dokumen pertanggungjawaban yang dapat diakses publik sesuai ketentuan.
3. Hasil penanganan karhutla: langkah pencegahan, pemadaman, pemantauan titik api, serta perlindungan warga dari dampak asap.
4. Prioritas kegiatan daerah: penjelasan mengenai urgensi pelaksanaan acara domino di tengah situasi karhutla.
5. Evaluasi pemerintah: langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
KRITIK KERAS BUKAN FITNAH, MELAINKAN KONTROL SOSIAL
Fauzan menyatakan bahwa kritik ini bukan upaya menghakimi atau menuduh pihak tertentu melakukan penyimpangan. Ia ingin pemerintah memberikan jawaban berbasis data agar polemik tidak berkembang menjadi prasangka.
“Pak Bupati, rakyat tidak sedang meminta panggung hiburan yang lebih meriah. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir ketika api mengancam, asap membuat warga khawatir, dan anggaran penanganan bencana harus dipertanggungjawabkan. Buka informasi bantuan Rp10 miliar itu kepada publik! Jangan biarkan pertanyaan masyarakat dijawab dengan seremoni, tetapi jawab dengan data, transparansi, dan tindakan nyata.”
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kepemimpinan daerah diuji bukan hanya ketika menghadiri acara, tetapi ketika harus menentukan prioritas di tengah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Anggaran publik harus terang, penanganan karhutla harus terukur, dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Kalau semuanya sudah berjalan baik, buktikan kepada masyarakat melalui data yang terbuka dan hasil yang nyata,” tutup Fauzan Hasby.
⸻
