Jambarpost.com, JAKARTA, - Pemerintah dan DPR RI resmi menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Skema pengangkatan status ini dipastikan berlaku menyeluruh untuk lintas profesi.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ratusan ribu tenaga non-ASN di berbagai daerah.
Pengumuman keputusan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama jajaran menteri dan pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Perubahan status menjadi penuh waktu ini diputuskan setelah melalui serangkaian perhitungan matang.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu ini tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup berbagai sektor pekerjaan lain secara luas. Sektor-sektor tersebut di antaranya dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan atau medis, hingga tenaga teknis, pelayanan, dan pelaksana.
Sejalan dengan pengangkatan status tersebut, pemerintah juga menetapkan perpanjangan masa kerja bagi 172.323 PPPK paruh waktu secara nasional yang kontrak kerjanya berakhir pada Desember 2026, termasuk di dalamnya 2.482 pegawai Kementerian Agama. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan roda pelayanan publik di pusat maupun daerah.
“Ini berlaku bagi kurang lebih 172.323 orang, dan kurang lebih 2.482 orang yang berada di Kementerian Agama. Ini diperpanjang masa kerjanya yang akan berakhir di Desember 2026 nanti,” jelasnya.
Tidak berhenti pada status penuh waktu, para pegawai yang telah diangkat nantinya juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Pemerintah bahkan menyiapkan regulasi khusus untuk mengakomodasi kendala administratif yang kerap dihadapi pegawai di lapangan.
Pemerintah dan DPR sepakat seluruh skema pengangkatan PPPK penuh waktuini akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamenkeu Luky Alfirman, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.(*)
