Jambarpost.com, Jakarta- Proyek multiyears Pemerintah Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan tajam publik. Proyek senilai sekitar Rp1,5 triliun itu diduga sarat penyimpangan, mulai dari penggeseran anggaran, hingga pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, terdapat pergeseran dana sebesar Rp13 miliar untuk pembangunan Islamic Center Jambi serta Rp24 miliar untuk Stadion Swarna Bhumi. Selain itu, sejumlah paket proyek di lapangan juga ditemukan tidak sesuai dengan perencanaan teknis awal, baik dari segi desain, kualitas material, maupun volume pekerjaan.
Beberapa sumber menyebutkan, pembangunan Islamic Center yang seharusnya menjadi ikon religius Provinsi Jambi justru mengalami penyusutan pada beberapa bagian struktur dan fasilitas penunjang. Sementara itu, proyek Stadion Swarna Bhumi juga dinilai tidak menunjukkanprogres signifikan dan tidak sesuai dengan dokumen rencana awal yang telah disetujui.
Aktivis Jambi, Fauzan Hasby, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke berbagai instansi, bahkan telah mengirimkan surat resmi ke Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
“Kami berharap Bapak Presiden melihat Jambi dengan kondisi sekarang. Banyak terjadi spekulasi kedekatan antara Gubernur Jambi Al Haris dengan Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Kumis. Garang di provinsi lain, tapi di Jambi tidak ada ketegasan yang nyata kalau ngga bisa mengusut kasus-kasus di jambi lebih baik mundur saja dari kejaksaan agung RI,” pungkas Fauzan Hasby, Minggu (26/10).
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut. Publik kini mendesak agar dilakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap proyek-proyek multiyears yang menelan dana besar namun hasilnya tidak sebanding dengan anggaran.
Proyek multiyears ini mencakup sejumlah pembangunan infrastruktur strategis yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Namun, dengan adanya dugaan penyimpangan, penggeseran anggaran, dan pelaksanaan yang menyimpang dari rencana awal, masyarakat menuntut transparansi dan ketegasan dari aparat penegak hukum demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (JP)
