Data tersebut dihimpun melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan terhadap anak yang belum atau tidak lagi mengikuti pendidikan.
Admin Dapodik Dikbud Tebo, Dadang, menyampaikan bahwa ratusan anak tersebut tersebar pada sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
“Berdasarkan data yang sudah divalidasi, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Tebo mencapai 831 jiwa,” ujar Dadang.
Jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 345 anak tercatat pada tingkat SD atau sederajat. Kemudian 478 anak berada pada jenjang SMP atau sederajat, sedangkan pada tingkat SMA atau sederajat terdapat 12 anak.
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah ATS laki-laki tercatat lebih banyak. Data menunjukkan terdapat 581 anak laki-laki, sementara jumlah anak perempuan yang masuk kategori ATS sebanyak 254 jiwa.
Sementara itu, Kepala Bidang SD dan SMP Dikbud Tebo, Rahman, mengatakan pendataan ATS secara lebih menyeluruh baru mulai dilakukan sejak tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pihaknya belum memiliki data historis yang cukup untuk membandingkan apakah jumlah anak tidak sekolah mengalami peningkatan atau penurunan.
“Pendataan ATS secara komprehensif baru dilakukan sejak tahun lalu, sehingga kami belum memiliki data pembanding yang cukup untuk mengevaluasi tren peningkatan maupun penurunan jumlah ATS,” jelas Rahman.
Menurutnya, sistem pendataan yang digunakan sebelumnya juga belum mencantumkan informasi secara detail mengenai alasan seorang anak tidak bersekolah maupun penyebab mereka berhenti mengikuti pendidikan.
Karena itu, Dikbud Tebo masih melakukan pendalaman serta verifikasi terhadap data yang ada. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan anak tidak mendapatkan akses pendidikan.
“Data ini akan terus kami validasi agar program penanganan anak tidak sekolah dapat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan,” katanya.
Pemkab Tebo berharap pembaruan data yang dilakukan secara berkala dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu membuka kembali kesempatan belajar bagi anak-anak yang saat ini belum memperoleh akses pendidikan formal.
Dengan data yang semakin akurat, pemerintah daerah dapat menentukan intervensi yang sesuai, baik melalui program pendidikan maupun langkah lain yang diperlukan untuk mendorong anak-anak kembali bersekolah.(DidiJP)
