Jambarpost.com, TEBO — Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Tebo Feri Ariyanto terkait pembangunan di Kecamatan Muara Tabir justru memunculkan pertanyaan baru. Aktivis Jambi Fauzan Hasby menilai jawaban Feri tidak menjawab keresahan masyarakat, bahkan terkesan mengubah kritik menjadi persoalan pribadi.
Fauzan secara khusus menyoroti pernyataan Feri yang menyebut “Tabir sudah menang 70 persen” terkait sekretariat bersama dan aula.
“Saya minta Saudara Feri jangan lempar kalimat yang multitafsir kepada masyarakat. Menang 70 persen itu maksudnya apa? 70 persen dalam bentuk anggaran? 70 persen perjuangan? 70 persen realisasi? Atau 70 persen karena suara Golkar di Muara Tabir?” tegas Fauzan.
Menurut Fauzan, kalimat tersebut harus dijelaskan secara terbuka karena masyarakat Muara Tabir berhak mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan “menang 70 persen”.
“Kalau memang ada perjuangan dan sudah menang 70 persen, buka datanya. Berapa nilai anggarannya? Masuk APBD tahun berapa? Berapa yang sudah direalisasikan? Dokumennya mana? Jangan masyarakat hanya disuruh percaya dengan angka 70 persen.”
Fauzan menegaskan, sekretariat bersama dan aula adalah fasilitas publik. Karena itu, tidak tepat jika keberadaannya dikemas seolah-olah sebagai hadiah pribadi seorang anggota DPRD kepada masyarakat.
“PAJAK MASYARAKAT YANG MEMBIAYAI PEMERINTAHAN”
Fauzan juga menyinggung soal sumbangsih nyata anggota DPRD terhadap Muara Tabir.
“Saudara Feri bertanya, ‘sudah adakah sumbangsihmu untuk Muara Tabir?’ Saya balik bertanya: Saudara Feri duduk sebagai apa? Anggota DPRD. Gaji, tunjangan, fasilitas dan seluruh sistem pemerintahan itu dibiayai dari uang negara, yang salah satu sumbernya adalah penerimaan pajak masyarakat.”
“Jadi jangan dibalik. Masyarakat tidak perlu merasa berutang budi kepada wakil rakyat hanya karena ada pembangunan. Justru wakil rakyatlah yang harus mempertanggungjawabkan mandatnya kepada masyarakat.”
Fauzan mengatakan masyarakat Muara Tabir punya hak penuh untuk mengkritik, termasuk mengkritik anggota DPRD yang mereka pilih.
“Pajak masyarakat boleh dipakai untuk membiayai negara, tetapi hak kritik masyarakat jangan ikut dipotong. Kalau fasilitas negara dibiayai uang publik, maka pertanggungjawabannya juga harus terbuka kepada publik.”
Secara resmi, DPRD memang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dokumen perencanaan Kabupaten Tebo juga menempatkan DPRD dalam pelaksanaan fungsi tersebut. (Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tebo)
“DIKRITIK SEDIKIT, KOK MALAH EMOSI?”
Fauzan juga menyayangkan respons Feri yang menurutnya terlalu defensif ketika mendapat kritik.
“Dikritik sedikit kok malah emosi? Kalau memang yakin sudah bekerja maksimal, jawab kritik dengan data, bukan dengan tantangan ‘kalau merasa mampu silakan jadi caleg’. Itu bukan jawaban atas keresahan masyarakat.”
Menurut Fauzan, masyarakat tidak sedang meminta Feri menjadi pesulap.
“Kami tidak meminta anggota DPRD menyulap jalan menjadi mulus dalam satu malam. Kami hanya meminta wakil rakyat menunjukkan kerja yang terukur. Apa yang diperjuangkan, bagaimana prosesnya, berapa anggarannya dan apa hasilnya.”
Ia bahkan menyindir pernyataan Feri yang meminta pihak lain menjadi caleg untuk membuktikan kemampuan.
“Masyarakat tidak sedang ikut audisi menjadi caleg. Saudara Feri sudah diberi mandat oleh rakyat. Sekarang tinggal tunjukkan apa yang sudah dilakukan dengan mandat tersebut.”
“JANGAN MENJAWAB KERESAHAN DENGAN KERESAHAN BARU”
Fauzan menilai seorang wakil rakyat semestinya mampu menerima kritik sebagai bagian dari demokrasi.
“Jangan menjawab keresahan masyarakat dengan keresahan baru. Masyarakat bertanya soal jalan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, tetapi jawabannya malah soal siapa yang mampu jadi caleg. Itu tidak nyambung.”
Ia juga meminta Feri tidak mudah membawa kritik ke ranah personal.
“Kami mengkritik kinerja, bukan sedang menghakimi pribadi. Kalau ada data yang salah, bantah dengan data. Kalau ada pembangunan yang sudah selesai, tunjukkan. Kalau masih rencana, katakan masih rencana. Jangan semua rencana dipoles seolah-olah sudah menjadi prestasi.”
Fauzan kemudian kembali menegaskan pertanyaan mengenai “menang 70 persen”.
“Saya tunggu klarifikasinya. Menang 70 persen itu apa? Siapa yang menghitung? Dasarnya apa? Apakah 70 persen itu karena perjuangan sebagai anggota DPRD, karena pembahasan anggaran, karena aspirasi masyarakat, atau ada makna politik tertentu?”
“Kalau maksudnya karena suara Partai Golkar di Muara Tabir, katakan saja secara terbuka. Jangan menggunakan bahasa ‘Muara Tabir menang 70 persen’ yang akhirnya membuat masyarakat bertanya-tanya.”
Fauzan menegaskan dirinya siap menerima klarifikasi Feri sepanjang disertai data dan dokumen.
“Saya tidak takut kalau ternyata Saudara Feri memang punya bukti perjuangan yang besar untuk Muara Tabir. Silakan buka. Kalau benar, kita apresiasi. Tetapi kalau hanya klaim, masyarakat juga punya hak untuk mempertanyakannya.”
“MUARA TABIR BUKAN PANGGUNG KLAIM PRESTASI”
Menurut Fauzan, Muara Tabir membutuhkan wakil rakyat yang mampu bekerja sekaligus tahan dikritik.
“Muara Tabir bukan panggung untuk adu siapa paling berjasa. Muara Tabir adalah rumah masyarakat yang membutuhkan jalan layak, sekolah yang diperhatikan, pelayanan kesehatan, listrik, ketahanan pangan dan pembangunan yang nyata.”
Ia menutup pernyataannya dengan kalimat tegas:
“Kalau benar sudah 70 persen, buktikan 70 persennya. Kalau belum, katakan belum. Kalau baru rencana, katakan rencana. Jangan rakyat disuruh tepuk tangan untuk sesuatu yang belum mereka lihat.”
“Dan satu lagi, Saudara Feri—jangan malu dengan kritik. Yang seharusnya memalukan adalah ketika keresahan rakyat dijawab dengan emosi, sementara pertanyaan substansialnya belum dijawab.” (DidiJP/Fauzan)
