Menurut Al Haris, saat ini Pemprov Jambi lebih memprioritaskan pemberdayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah direkrut dalam beberapa tahun terakhir. Langkah tersebut dinilai lebih realistis di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kebutuhan untuk tetap menjaga ruang fiskal bagi pembangunan daerah.
“Kalau menerima pegawai baru, kita khawatir nanti (anggaran) membengkak untuk belanja (gaji) pegawai, maka kita sulit untuk membangun daerah,” ungkapnya, Kamis (2/7/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Sebab, apabila porsi anggaran untuk gaji ASN terus meningkat, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat akan semakin terbatas.
Di samping itu, menurut Al Haris, terdapat ketentuan yang mengatur agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penerimaan ASN baru.
Meski demikian, Gubernur tidak menutup kemungkinan adanya pembukaan formasi CPNS apabila benar-benar dibutuhkan untuk mengisi jabatan strategis yang tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme lain.
“Yang ditambah kebutuhan wajib, contohnya guru bidang studi yang pensiun namun tidak ada penggantinya, ini penting kita menerima. Dokter spesialis yang masih minim seperti bedah jantung misalnya, itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa apabila pemerintah pusat membuka seleksi CPNS pada 2026, usulan formasi dari Pemprov Jambi kemungkinan hanya akan difokuskan pada jabatan-jabatan yang bersifat sangat prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Dengan kebijakan tersebut, Pemprov Jambi berharap keseimbangan antara kebutuhan aparatur dan kemampuan keuangan daerah tetap terjaga, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan optimal tanpa terbebani lonjakan belanja pegawai. (*)
