Jambarpost.com, SAROLANGUN — Konflik antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan pihak perusahaan perkebunan PT Sari Aditya Loka (SAL) di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, kembali menjadi sorotan. Keributan yang kembali terjadi pada Jumat (28/8/2026) menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penyelesaian konflik yang sebelumnya telah dimediasi pemerintah daerah.
Sebelumnya, pada April 2026, bentrokan antara warga SAD dan pihak keamanan PT SAL juga terjadi di wilayah Air Hitam. Peristiwa tersebut bahkan menyebabkan sejumlah orang mengalami luka dan mendorong pemerintah daerah melakukan mediasi. (Antara News Jambi)
Pada 17 April 2026, Bupati Sarolangun Hurmin memimpin rapat penyelesaian konflik yang dihadiri unsur Forkopimda, pihak PT SAL, serta perwakilan SAD. Mediasi tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan damai. (kabarsarolangun.com)
Namun, munculnya kembali keributan beberapa bulan kemudian membuat aktivis Jambi Fauzan Hasby mempertanyakan sejauh mana pemerintah Kabupaten Sarolangun menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian konflik secara permanen.
Menurut Fauzan, pemerintah jangan hanya hadir ketika konflik sudah meledak.
“Kalau setiap konflik hanya diselesaikan dengan mediasi setelah terjadi bentrokan, berarti pemerintah sedang memadamkan api, bukan menyelesaikan sumber apinya. Ini sudah menjadi alarm serius bagi Bupati Sarolangun dan Camat Air Hitam.”
Fauzan menilai Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan antara masyarakat SAD, perusahaan, dan aparat keamanan di sekitar wilayah perkebunan PT SAL.
“Bupati harus menjelaskan kepada publik, apa sebenarnya akar persoalan yang terus berulang ini? Jangan sampai masyarakat hanya disuruh berdamai setelah terjadi keributan, sementara persoalan dasarnya tidak pernah benar-benar diselesaikan.”
Ia juga menyoroti posisi Camat Air Hitam yang dinilai memiliki peran strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat dan wilayah konflik.
“Camat bukan hanya pejabat yang datang ketika masalah sudah terjadi. Camat harus mampu membaca potensi konflik sejak awal, membangun komunikasi dengan masyarakat SAD dan perusahaan, kemudian melaporkannya secara serius kepada Bupati. Kalau konflik berulang, tentu publik berhak mengevaluasi kinerja pemerintah di tingkat kecamatan.”
Fauzan menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk membenarkan tindakan kekerasan dari pihak mana pun. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses secara objektif, baik apabila dilakukan oleh masyarakat maupun pihak keamanan perusahaan.
“Kami tidak sedang membela kekerasan. Siapa pun yang melakukan kekerasan harus diproses. Tetapi pemerintah juga harus berani melihat persoalan secara utuh. Jangan hanya melihat siapa yang bentrok, tetapi lihat mengapa konflik itu terus terjadi.”
Ia meminta Bupati Sarolangun membentuk evaluasi terbuka yang melibatkan pemerintah daerah, pihak perusahaan, perwakilan SAD, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan lembaga terkait.
“Jangan sampai setelah situasi dingin semua dianggap selesai. Kemudian beberapa bulan lagi meledak lagi. Kalau pola ini terus terjadi, berarti mekanisme penyelesaian konflik pemerintah gagal menyentuh akar masalah.”
Fauzan juga meminta pemerintah memastikan bahwa setiap penyelesaian konflik tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas.
“Kesepakatan damai bukan sekadar dokumen yang ditandatangani di ruangan kantor Bupati. Kesepakatan harus hidup di lapangan. Harus ada pengawasan, harus ada evaluasi, dan harus ada pihak yang bertanggung jawab ketika kesepakatan itu dilanggar.”
Ia berharap kasus terbaru ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan evaluasi total.
“Bupati jangan hanya menjadi pemadam konflik. Jadilah pemimpin yang menyelesaikan akar konflik. Karena kalau masyarakat dan perusahaan terus berhadapan, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan, tetapi juga wibawa pemerintah dan masa depan masyarakat Sarolangun.”
Hingga kini, kronologi lengkap kejadian terbaru serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keributan tersebut masih perlu didalami oleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan secara menyeluruh dinilai penting agar penyelesaian tidak dibangun berdasarkan potongan video atau narasi sepihak.
