Jambarpost.com, TEBO — Pembangunan jalan poros Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, kembali menjadi sorotan. Proyek rigid beton bernilai Rp951,5 juta yang dikerjakan CV Anugrahtersebut dipersoalkan warga setelah permukaan beton dilaporkan mengalami keretakan meski pekerjaan pengecoran baru berlangsung.
Sorotan warga kini tidak hanya tertuju pada hasil fisik pekerjaan, tetapi juga pada mutu material, spesifikasi teknis, hingga mekanisme pengawasan proyek yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 tersebut.
Menanggapi polemik itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo, Adrian, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis.
Adrian menyebut pemeriksaan terhadap pekerjaan akan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama tim terkait untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dokumen kontrak dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Pekerjaan masih berlangsung dan nanti PPTK bersama tim PHO akan turun melihat teknis. Saya tidak akan mentolerir, jika menyimpang dari spesifikasi akan tanggung sendiri risikonya,” kata Adrian, Jumat (18/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kontraktor tidak semestinya mengabaikan spesifikasi teknis hanya karena alasan keterbatasan anggaran.
Proyek jalan tersebut memiliki volume sekitar 450 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 sentimeter. Jalan ini menjadi salah satu akses penting masyarakat antarwilayah sekaligus digunakan sebagai jalur pengangkutan hasil perkebunan dengan beban kendaraan yang disebut dapat mencapai sekitar 12 ton.
Material dan Pembesian Jadi Sorotan
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan proses pengecoran proyek tersebut. Dalam video itu, warga mempersoalkan komposisi material yang digunakan karena dinilai tidak terlihat menggunakan batu split sebagaimana yang mereka harapkan.
Warga juga mempertanyakan pekerjaan pembesian. Mereka mengaku meminta penggunaan besi berdiameter 10 milimeter, namun di lapangan disebut menggunakan besi berukuran lebih kecil.
Persoalan tersebut tentu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, sebab kualitas konstruksi jalan tidak cukup hanya dinilai berdasarkan tampilan visual. Kesesuaian mutu beton, komposisi material, pembesian, ketebalan pelat, hingga kuat tekan beton harus mengacu pada dokumen kontrak dan spesifikasi teknis proyek.
Karena itu, hasil pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium menjadi penting untuk menjawab apakah pekerjaan tersebut benar-benar memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Alasan Anggaran Tak Boleh Jadi Pembenaran
Adrian sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan kualitas dan volume pembangunan dengan kemampuan anggaran, mengingat pembangunan juga diarahkan agar menjangkau wilayah perbatasan.
Menurutnya, pilihan mutu beton yang lebih tinggi dapat berdampak terhadap panjang volume pekerjaan.
“Saya sudah sampaikan kepada Kades, jika dibuatkan mutu beton yang lebih tinggi konsekuensinya volumenya hanya lebih pendek,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan penting: apakah mutu yang dilaksanakan di lapangan memang telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak?
Sebab, persoalan utama yang kini dipersoalkan bukan semata-mata soal tinggi atau rendahnya mutu beton, melainkan apakah pekerjaan yang dibayar menggunakan uang rakyat tersebut dikerjakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, dan standar pekerjaan yang telah ditetapkan sejak awal.
Pembayaran Diminta Jangan Terburu-buru
Dinas PUPR Tebo memastikan pembayaran pekerjaan tidak akan dilakukan sebelum proses pemeriksaan dan tahapan serah terima pekerjaan dilakukan.
PPTK bersama tim nantinya akan melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan sebelum proyek dinyatakan memenuhi ketentuan.
Warga sebelumnya juga mendesak pemerintah daerah tidak terburu-buru melakukan pembayaran dan meminta dilakukan Core Drill maupun Hammer Test untuk mengetahui kondisi serta kuat tekan beton secara lebih objektif.
Langkah tersebut dinilai penting agar polemik tidak berhenti pada saling klaim antara masyarakat dan pelaksana proyek. Hasil pengujian teknis dapat menjadi dasar untuk memastikan apakah beton yang telah dicor memenuhi mutu yang dipersyaratkan atau justru ditemukan persoalan yang harus diperbaiki kontraktor.
Dengan nilai proyek mencapai Rp951,5 juta, masyarakat tentu berhak mendapatkan jalan yang aman, kuat dan sesuai dengan spesifikasi yang telah dikontrakkan.
Kini perhatian publik tertuju pada Dinas PUPR Tebo dan tim teknis: apakah hasil pemeriksaan nantinya akan membuktikan pekerjaan sesuai spesifikasi, atau justru menemukan adanya penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana?
Jawaban atas pertanyaan tersebut semestinya dibuka secara transparan kepada publik, karena proyek tersebut menggunakan anggaran APBD yang bersumber dari uang masyarakat. (TIM)
