SAROLANGUN — Besarnya anggaran penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sarolangun harus diikuti transparansi penggunaan dana, kesiapan personel, serta hasil nyata di lapangan. Aktivis kebijakan publik Jambi, Fauzan Hasby Ash Shidiqi, mendesak Bupati Sarolangun H. Hurmin membuka rincian alokasi dan realisasi anggaran penanganan karhutla kepada masyarakat.
Menurut Fauzan, persoalan utama bukan sekadar berapa besar anggaran yang disediakan, melainkan apakah anggaran tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan pencegahan, mempercepat pemadaman, dan melindungi kesehatan masyarakat.
Apabila benar terdapat dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar, publik berhak mengetahui dasar pengalokasian dana, OPD penerima, mekanisme pengadaan, realisasi belanja, serta capaian penanganan karhutla yang dapat diukur.
“Anggaran penanganan bencana bukan sekadar angka dalam dokumen. Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang itu dialokasikan, apa yang sudah dibelanjakan, dan apa hasilnya di lapangan. Jika kebakaran masih terjadi, evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan data,” demikian draf pernyataan yang dapat dikonfirmasi kepada Fauzan.
Fauzan juga meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi pencegahan di kecamatan rawan, kesiapan armada pemadam, ketersediaan peralatan, koordinasi antarlembaga, serta langkah perlindungan warga yang terdampak asap.
Ia menekankan pentingnya membedakan anggaran yang direncanakan, yang telah dialokasikan, dan yang benar-benar direalisasikan. Ketiganya merupakan hal berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dalam laporan kepada publik.
Karena itu, Bupati Sarolangun bersama OPD terkait perlu menyampaikan laporan yang dapat diperiksa masyarakat, termasuk data luas lahan terbakar, perkembangan titik panas berdasarkan sumber resmi, distribusi bantuan, serta hasil evaluasi operasi pemadaman dan pencegahan.
Transparansi dan evaluasi, bukan sekadar klaim
Penanganan karhutla tidak cukup dilakukan setelah api membesar. Pemerintah daerah perlu memperkuat deteksi dini, patroli wilayah rawan, kesiapan personel, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran yang terbukti, dan langkah pencegahan yang berkelanjutan.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar besarnya anggaran, tetapi tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai penggunaannya. Kami meminta keterbukaan, evaluasi kinerja, dan langkah nyata untuk melindungi warga Sarolangun,” menjadi pesan utama kritik kebijakan yang perlu ditegaskan Fauzan.
Kini, masyarakat menunggu penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengenai sumber dana, rincian alokasi setiap OPD, realisasi anggaran, dan efektivitas penanganan karhutla.(fauzan/DidiJP)
